Didik Jatmiko

Lumbung Energi : Deklarasi Bojonegoro Solusi Percepatan Produksi Migas

5 Dec 2013 - 14:03 WIB

Solusi Percepatan Produksi Migas, Tindak Lanjut Deklarasi BojonegoroSurabaya - “Biarkan politik dan penegakan hukum terus berjalan, dan upaya solutif percepatan produksi migas harus lebih kuat dan berhasil. Mari masing masing kita menjadi pilar buat tegaknya bangsa” ungkap Bupati Bojonegoro, H. Suyoto (Kang Yoto) saat menutup Focus Group Discussion (FGD) dan workshop percepatan produksi migas nasional, sebagai tindak lanjut deklarasi Bojonegoro, 2-4 Desember 2013 di Surabaya.

Mengingat saat ini di Bojonegoro terdapat 5 wilayah kerja perminyakan yakni : Blok Cepu / MCL, Blok Sukowati / Job Pertamina Petrochina, Blok Tiung biru / Pertamina EP, Blok Kawengan /Job Pertamina EP, Blok Jambaran Tiung biru/ Job PEPC. Disamping dua blok baru yang potensial blok Nona dan blok Blora di Bojonegoro. Sebagai daerah yang potensial menyumbang 20% produksi nasional, semua tahapan produksi migas ada disini. Inilah kegiatan migas onshore terbesar di Jawa, dan di tengah kepadatan penduduk. Sehingga kompleksitas ada disini, tambah Suyoto. Apa yang dikatakan oleh Suyoto juga diperkuat oleh Kepala Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro Walaupum masalah-masalah yang diangkat berangkat dari pengalaman di Kabupaten Bojonegoro, kami meyakini proses FGD dan workshop beserta hasilnya dapat menjadi role model bagi penanganan di tempat lain di seluruh Indonesia.

Di tempat yang sama Wamen ESDM Susilo Siswo Utomo, mengingatkan, bahwa dengan konsumsi BBM yang terus meningkat diperkirakan dalam waktu dekat 1,5 juta barel perhari. Sementara produksi dalam negeri 830 ribu barel, dan yang mampu diolah dalam negeri 635 ribu barel. Praktis impor Indonesia lebih dari 800 ribu barel perhari. Tentu akan terus membebani neraca perdagangan Nasional. Karena itu percepatan produksi harus diwujudkan. Susilo berharap paling lambat dalam satu minggu sudah mendapatkan hasil FGD ini. Dari hasil GFD, adakah jalan Percepatan Produksi migas nasional? FGD mencoba mengurai apa masalah pokok yang selama ini dihadapi. Ada tiga masalah utama yang selama ini dihadapi: penyediaan lahan, perizinan dan masalah sosial. Tiga hal ini penyelesaiaannya melibatkan Kontraktor, SKK Migas, Pemdes, Pemkab, Pemprov, Kementrian terkait, pihak K3S. Untuk menyelesaikannya diperlukan revisi peraturan, sikap proaktif, saling memahami dan komitmen masing masing.

Apa yang direkomendasikan?

A. Untuk penyediaan lahan, merekomendasikan antara lain:

  1. Pemprov perlu segera mengeluarkan pedoman penyusunan perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
  2. Pendelagasian wewenang kepada pemerintah Kabupaten untuk menerbitkan SK penetapan lokasi untuk kepentingan umum mengacu pada pasal 47 Perpres 71 tahun 2012.
  3. Pembentukan tim persiapan khusu untuk keperluan kegiatan Migas, tidak dicampur dengan tim pengadaan untuk kepentingan lainnya.
  4. Penyusunan komponen biaya dalam tahap persiapan pengurusan SK penetapan lokasi. 5) untuk Tanah Kas Desa, sejak diketahui luas dengan peta bidang yang dikeluarkan BPN, dan telah diappraisal pihak independen, maka pihak yang memerlukan tanah beserta Pemerintah Desa mencari alternatif pengganti. Bila selama ini sering kali terjadi kendala sulitnya mencari lahan pengganti di luar lokasi desa yang sama sesuai Permendagri no.4 th 2007, perlu izin kemendagri maka perlu dirubah cukup dapat izin Gubernur.

B. Bagaimana dengan soal perizinan yang selama ini dikeluhkan sulit dan lambat?

FGD merekomendasikan perlunya dibentuk taskforce di tingkat kementrian kordinator ekonomi yang melibatkan semua pihak, sehingga menjadi semacam perizinan satu pintu, begitu juga di Pemprov dan Pemkab. Semua aspek perizinan diselesaikan dalam satu paket. Dengan demikian pihak pengusul tidak perlu berhadapan dengan banyak instansi. Dengan target waktu dan intensitas komunikasi maka diharapkan semua perizinan cepat tuntas.

C. Penanganan masalah sosial!

Guna mendapatkan dukungan sosial dimana lokasi produksi dan mata rantai produksi berada maka diperlukan spirit pembedayaan dan pemanusiaan. Untuk inilah maka sejak penyusunan POD, AMDAL dan Amdal lalin sudah harus diperhitungkan. Semangat social security appraouch ini jauh lebih murah dan efektif dibanding dengan pendekatan keamaan setelah meledak konflik dan gangguan sosial. Dalam rangka membangun komunikasi intensif, maka perlu dibentuk tim optimalisasi di tingkat Pemkab atau Pemprov, yang melibatkan seluruh stake holder dan bertemu secara rutin. Sehingga masalah dan program CSR yang akan dilakukan efektif. Dalam semangat pemberdayaan maka pemilihan diperlukan pembangunan fasilitas umum dikawasan yang menstimulasi percepatan pembangunan kawasan lingkungan produksi. Selain itu juga pemberian kesempatan kerja bagi tenaga unskill dan semi skill dari lokasi produksi. Pemberdayaan pengusaha lokal lewat pemberian kesempatan menjadi bagian dari proses eksporasi dan eksploitasi.

Tindak lanjut!

FGD sepakat untuk mematangkan semua rekomendasi baik yang berbentuk usulan perubahan regulasi, penguatan kordinasi dan komunikasi, sosialisasi, dan penyederhanaan proses. Hasil FGD selanjutnya akan dilaporkan ke Presiden RI, sebagai bagian dari alternatif solusi Impres no.2 tahun 2012, Menko Perekonomian, Kementrian ESDM, dan SKK Migas. Sosialisasi hasil juga akan diberikan seluas luasnya kepada segenap stake holder.(humas/atk)


TAGS   Deklarasi Bojonegoro / Lumbung Energi Bojonegoro / Potensi Bojonegoro /


Author

Recent Post

Recent Comments

Archive